Pengamat Politik: Bantuan Sosial dan Ketahanan Pangan Penguat Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah

*Jakarta* – Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan upaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan ketahanan pangan menjadi faktor yang menguatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik Adi Prayitno saat mengikuti dialog di salah satu televisi swasta, kamis, 22/10/2026 di Jakarta.

Menurut Adi Prayitno dua tahun pemerintahan Probowo-Gibran ada program – program yang dinilai positif seperti bantuan sosial, sekolah rakyat sampai rencana perguruan tinggi gratis.

“Ada program-program yang dinilai positif dan strategis, misalnya adalah soal bantuan sosial, ada sekolah rakyat, Kemudian juga terkait dengan rencana bagaimana pendidikan itu hingga perguruan tinggi itu gratis”, jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan yang paling penting juga di sini adalah soal cek kesehatan gratis ya. Dan termasuk juga adalah soal bagaimana ketahanan pangan. Serta tentu ini menjadi variabel-variabel yang dianggap cukup positif terkait dengan kinerja dua tahun pemerintahan kali ini.

“Jadi bagi saya sebenarnya, secara prinsip apa-apa yang sifatnya positif, apa-apa yang baik harus terus diamplifikasi sebagai upaya untuk terus bagaimana memberikan harapan-harapan yang baik,” tuturnya.

Ditambahkannya, pada saat yang bersamaan, tentu kita juga berharap kira-kira begitu. Hal-hal yang dianggap persoalan-persoalan penting, seperti persoalan kira-kira begitu. Semoga di kemudian hari itu semakin diperbaiki.

“Misalnya terkait dengan keluhan, harga-harga yang dianggap masih melambung, termasuk juga soal bagaimana akses terhadap dunia pekerjaan yang dinilai masih relatif sulit, dan seterusnya, dan seterusnya,” pungkasnya.

Adi menyebutkan berdasarkan data yang ada, sekitar 65% masyarakat puas kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo- Gibran.

“Kalau dari data parameter kan kemarin ada sekitar 65% masyarakat yang menyatakan puas terkait dengan dua tahun pemerintahan Pak Prabowo-Gibran. Unsur utamanya adalah soal bansos, kemudian juga di situ adalah soal pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, rencana sekolah gratis hingga perguruan tinggi,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, pengamat ekonomi INDEF, Abra Talattof mengatakan untuk mengukur kinerja pemerintah, ini kan kita harus membandingkan antara target dengan realisasi. Ada target di bidang ekonomi yang jangka menengah sampai tahun 2029, ada target jangka pendek. Tentu supaya penilaian kita objektif, kita perlu melihat dari masing-masing indikator tadi.

“Kalau dari sisi indikator makro ekonomi, memang kita harus akui bahwa kecenderungan pertumbuhan ekonomi kita memang masih relatif kuat ya, karena kita compare dengan negara-negara lain. Walaupun ada beberapa negara juga pertumbuhan ekonominya masih lebih tinggi dari dibandingkan kita. Kita 5,29% di kuartal 2 kemarin”, ujarnya.

“Saya melihat bahwa kita masih memiliki ekspektasi positif terhadap target pemerintah pertumbuhan tahun depan itu ditargetkan 6% walaupun memang kelihatannya cukup berat, tetapi paling tidak mengarah kepada arah yang positif,” imbuhnya.

Ia menilai dukungan investasi swasta, di mana pertumbuhannya cukup tinggi, 6,8% di kuartal 2 kemarin. Kedua, yang juga saya melihat sebagai sinyalemen yang kuat yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dari sisi belanja pemerintah, itu sampai pertumbuhannya double digit.

“Konsumsi rumah tangga harus kita akui, ya dengan pertumbuhan masih 5%, saya pikir pertumbuhan yang cukup bisa dimaklumi di tengah situasi sekarang, memang ada tekanan daya beli dan juga tekanan harga-harga inflasi, baik itu energi maupun pangan,” ucapnya

“Tapi memang beruntungnya karena kita memiliki sumber daya yang cukup memadai dari sumber daya domestik, baik untuk energi maupun pangan, inflasi kita masih bisa dijaga di level 5,29%,” jelasnya.

Ditambahakan Abra, targetnya ataupun batas threshold atasnya 3,5%, walaupun masih tersisa 2 bulan ada risiko. Makanya betul-betul pemerintah harus bisa mengantisipasi jangan sampai tekanan terhadap harga pangan maupun energi tadi bisa makin menekan daya beli masyarakat. Sehingga tadi bisa potensi menggagalkan target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini yaitu 5,4% sampai 5,6%.

“Harapannya dengan adanya peningkatan produksi, kemudian cadangan beras pemerintah yang meningkat, masyarakat kan paling mudah memahami keberhasilan itu ketika harga beras itu bisa murah ataupun terjangkau,” tutup pengamat ekonomi INDEF.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *