Jakarta – Pemerintah menyiapkan perluasan insentif perpajakan pada 2027 untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus memberikan ruang tumbuh bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut mencakup fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan di seluruh sektor usaha, serta keberlanjutan kemudahan pajak bagi pelaku UMKM yang memenuhi kriteria.
Perluasan insentif PPh Pasal 21 menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga pendapatan pekerja di tengah kebutuhan rumah tangga dan dinamika ekonomi. Jika sebelumnya fasilitas tersebut difokuskan pada sektor padat karya dan pariwisata, pemerintah merencanakan cakupan yang lebih luas mulai Januari hingga Desember 2027. Sasaran kebijakan ini diperkirakan mencapai sekitar 7,5 juta pekerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut bersama kementerian terkait.
“Untuk tahun depan pemerintah terus mempersiapkan berbagai stimulus antara lain fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk mereka yang berpenghasilan hingga Rp10 juta,” kata Airlangga.
Di sisi lain, pemerintah memastikan pelaku UMKM tetap memperoleh kemudahan perpajakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Ketentuan tersebut mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar setahun. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun tetap memperoleh fasilitas tidak dikenai PPh atas bagian omzet tersebut.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pelaku usaha kecil tidak perlu khawatir terhadap isu kenaikan pajak.
“Tidak ada pungutan pajak bagi mereka yang omzet pendapatannya 1 tahun Rp500 juta berarti kurang lebih per bulan Rp40 juta itu tidak dipungut pajak,” kata Maman.
Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut juga berlaku bagi usaha kecil seperti warteg, pangkas rambut, dan usaha sejenis yang memenuhi batas omzet.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menjaga penghasilan pekerja sekaligus mengurangi beban perpajakan usaha kecil. Perluasan insentif pekerja dan kepastian fasilitas UMKM diharapkan mendukung konsumsi rumah tangga, menjaga keberlangsungan usaha, serta memperkuat aktivitas ekonomi nasional pada 2027.
