JAKARTA – Pemerintah mempercepat kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui penyiapan layanan masyarakat, peningkatan kompetensi pengurus, dan penguatan ekosistem koperasi. Langkah tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai dasar perekonomian nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Pemerintah daerah memastikan ketersediaan barang bersubsidi agar masyarakat dapat mengaksesnya melalui koperasi.
Penguatan kesiapan layanan tersebut dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas pengelola koperasi.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, menyampaikan target pelatihan dan sertifikasi kompetensi sekitar 50 ribu bendahara KDKMP hingga pertengahan Desember 2026.
“Kami melatih para manajer dan bendahara koperasi secara serentak sehingga kami harapkan sampai dengan pertengahan Desember ini kita sudah bisa melatih dan mensertifikasi kompetensi sekitar 50 ribu bendahara KDKMP,” ujar Zabadi.
Kemenkop juga mencatat lebih dari 30 ribu gerai KDKMP telah selesai dibangun secara fisik. Pemerintah mendorong percepatan operasional agar fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Selanjutnya, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, mendorong penguatan koperasi pesantren sebagai bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan nasional.
“Potensinya sangat besar. Apalagi saat ini negara sedang memperkuat ketahanan pangan. Pesantren bisa menjadi salah satu pilar terkuat di sektor ini jika dikelola dengan baik,” kata Farida.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelola, tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha sesuai kebutuhan pasar, serta akses pembiayaan.
Dari aspek konstitusional, Chairman Indonesian Bureaucracy & Service Watch, Nova Andika, menegaskan bahwa pembentukan KDKMP memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 hingga peraturan pelaksana yang diterbitkan pemerintah.
“Kalau kita runut dari atas, pegangan paling dasarnya ada di UUD 1945, tepatnya Pasal 33 ayat (1). Isinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi itu bentuk nyata dari semangat tersebut, dan KDKMP lahir dari situ,” ujar Nova.
Nova menambahkan, percepatan pembentukan dan pembangunan fasilitas KDKMP didukung Instruksi Presiden Nomor 9 dan 17 Tahun 2025, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 mengatur tata kelola penyelenggaraannya.
“Inpres itu ibarat penggerak, sedangkan Perpres yang mengatur bagaimana koperasi ini dijalankan, siapa berperan apa, dan bagaimana tata kelolanya,” jelasnya.
Dengan pelayanan yang semakin siap, KDKMP diharapkan memperluas akses kebutuhan masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian desa berdasarkan prinsip ekonomi kekeluargaan.
