Oleh: Alexandro Dimitri*)
Kekuatan ekonomi Indonesia tidak akan kokoh apabila pertumbuhan hanya berputar di pusat kota, sementara desa sebatas menjadi pemasok bahan mentah dan pasar bagi produk dari luar wilayah. Desa membutuhkan lembaga yang mempertemukan produksi, distribusi, dan konsumsi warga. Karena itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) patut dibaca sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi dari bawah, bukan sekadar proyek membangun gerai.
Namun, penguatan ekonomi desa harus berjalan seiring dengan perlindungan anggaran publik. APBDes tetap penting untuk membiayai jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar warga. Karena itu, pertanyaan mengenai pembiayaan koperasi perlu dijawab secara terbuka agar program yang dimaksudkan menggerakkan ekonomi tidak justru menimbulkan kekhawatiran baru di tingkat desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa APBDes tidak dipotong untuk membiayai Kopdes Merah Putih. Ia menjelaskan bahwa seluruh aset koperasi menjadi milik desa, tenaga kerjanya berasal dari masyarakat setempat, dan 20 persen hasil pendapatannya dialokasikan menjadi pendapatan desa. Koperasi juga diproyeksikan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memudahkan warga memperoleh kebutuhan pokok, pupuk, serta barang bersubsidi. Yandri turut memastikan pembangunan jalan dan jembatan desa tetap berjalan melalui program pemerintah. Penegasan ini menjaga kepercayaan desa dan menempatkan koperasi sebagai tambahan kekuatan ekonomi, bukan pesaing pembangunan infrastruktur.
Kepastian tersebut perlu diterjemahkan ke dalam penjelasan teknis yang mudah diperiksa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 mengatur penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa untuk membayar kewajiban pembiayaan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi. Skema kredit bank kepada Agrinas dibatasi hingga Rp3 miliar per unit, dengan bunga atau margin 6 persen per tahun dan tenor 72 bulan. Ini bukan berarti Dana Desa sama sekali tidak terkait. PMK tersebut mengatur penyaluran Dana Desa dari kas negara ke rekening penampung untuk pembayaran angsuran tahun berjalan, dan nilainya menjadi dasar penyesuaian APBDes. Karena itu, komitmen agar desa tidak dirugikan harus disertai keterbukaan tentang besaran, jadwal, desa penerima, serta dampaknya terhadap ruang belanja prioritas. Setiap rupiah harus tercatat dan tidak menggeser layanan dasar.
Di sisi ekonomi, Direktur Eksekutif Progress Indonesia Taufiq Amrullah memandang koperasi sebagai instrumen penting ekonomi kerakyatan yang memiliki akar panjang dalam sejarah Indonesia. Ia menempatkan Kopdes Merah Putih sebagai penggerak aktivitas usaha dan perputaran ekonomi di tingkat lokal. Dalam pemberitaan Jawa Pos pada 29 Oktober 2026, Taufiq menyebut target pembentukan koperasi di 80 ribu desa serta memperkirakan sekitar 16 ribu koperasi telah terbentuk pada 2026. Ia menilai efek berganda koperasi dapat memperluas kesempatan warga dan mendekatkan manfaat pembangunan.
Gagasan tersebut sejalan dengan kebutuhan desa untuk keluar dari pola ekonomi yang selama ini membuat petani dan pelaku usaha kecil sering berada pada posisi tawar lemah. Koperasi profesional dapat memberi kepastian pemasaran hasil panen, mendekatkan kebutuhan produksi, dan menekan biaya distribusi barang rumah tangga. Perputaran uang pun berpeluang bertahan lebih lama di desa, menghidupkan warung, jasa angkutan, pengolahan pangan, hingga usaha mikro lainnya.
Pengamat Ekonomi Noviardi Ferzi menilai koperasi dapat berperan menyeimbangkan perputaran ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Ia memandang penguatan koperasi sebagai jalan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Artinya, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak cukup diukur dari bangunan atau papan nama. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa besar warga menjadi anggota aktif, produk lokal terserap, kesempatan kerja bertambah, dan pendapatan keluarga meningkat.
Perkembangan fisik program menunjukkan skala pelaksanaan yang besar. Hingga akhir September 2026, sebanyak 26.661 gerai dilaporkan telah rampung secara fisik. Pemerintah juga menyiapkan 28.626 manajer yang telah direkrut dan dilatih untuk ditempatkan pada koperasi yang siap beroperasi. Ini membuka peluang jaringan distribusi baru, tetapi bangunan selesai belum menjamin usaha sehat. Kualitas pengelola, pencatatan keuangan, pemetaan kebutuhan pasar, kemitraan dengan petani dan UMKM, serta pengawasan anggota harus menjadi perhatian yang sama pentingnya.
Kritik dan kekhawatiran publik pun perlu dijawab melalui tata kelola, bukan sekadar penjelasan normatif. Pada 4 November 2026, permohonan uji materi terkait program KDKMP di Mahkamah Konstitusi antara lain mempersoalkan ruang musyawarah desa dan kejelasan konsekuensi pembiayaan. Proses hukum itu mengingatkan bahwa partisipasi warga dan kepastian fiskal adalah bagian dari legitimasi program. Pemerintah dapat memperkuat kepercayaan dengan membuka skema pembiayaan, memastikan keputusan sesuai kebutuhan lokal, serta menyediakan kanal pengaduan dan evaluasi berkala.
Pada akhirnya, Kopdes Merah Putih akan dinilai dari manfaat yang benar-benar dirasakan warga, bukan dari banyaknya target yang diumumkan. Melalui pengelolaan profesional, pengawasan terbuka, dan perlindungan belanja dasar, koperasi dapat menambah pendapatan desa serta memperluas manfaat bagi UMKM dan generasi muda. Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki peluang menjadikan program ini sebagai tonggak ekonomi kerakyatan, yakni membangun desa sebagai pusat pertumbuhan yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera tanpa mengorbankan kebutuhan mendasar masyarakat.
*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi
