Oleh : Doni Wicaksono )*
Ketersediaan dan keterjangkauan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, terlebih ketika sejumlah wilayah Indonesia menghadapi kondisi bencana alam. Dalam situasi seperti gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, maupun kekeringan, gangguan terhadap jalur distribusi dapat dengan cepat memengaruhi pasokan dan harga kebutuhan pokok. Karena itu, langkah pemerintah untuk memastikan pangan tetap tersedia, harga terkendali, dan aktivitas pasar tetap berjalan menjadi bagian penting dari upaya menjaga daya beli sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Komitmen tersebut terlihat dari langkah pemerintah yang terus memperkuat stabilisasi pasokan pangan nasional. Terbaru, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional tetap aman di tengah kondisi El Nino dan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Pemerintah bahkan menambah alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) medium sebanyak 1 juta ton untuk memperkuat pasokan ke pasar.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi produksi, tetapi juga menggunakan instrumen kebijakan untuk menjaga harga tetap terjangkau Kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah siap melakukan intervensi apabila dinamika pasar berpotensi membebani masyarakat. Bahkan, pemerintah menegaskan tidak boleh terjadi kekosongan penyaluran beras dengan harga terjangkau hingga akhir 2026.
Kebijakan stabilisasi ini menjadi semakin penting ketika diterapkan di daerah yang sedang menghadapi bencana. Gangguan terhadap transportasi, kerusakan infrastruktur, terbatasnya aktivitas ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat dapat menciptakan tekanan tambahan terhadap distribusi pangan. Oleh karena itu, pengawasan tidak cukup dilakukan pada tingkat nasional, tetapi perlu diteruskan hingga pasar daerah dan titik-titik distribusi yang menjadi tumpuan masyarakat.
Pengalaman penanganan gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi gambaran bagaimana pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penanganan tanggap darurat berjalan lancar. Distribusi bantuan logistik juga disebut tidak mengalami kendala berarti karena kebutuhan masyarakat dipantau secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan dan kemudian dipenuhi melalui posko-posko logistik.
Suharyanto juga menyampaikan bahwa kebutuhan dasar seperti listrik, komunikasi, BBM, air bersih, jalur transportasi, kesehatan, dan pendidikan secara umum telah kembali fungsional. Bahkan, aktivitas masyarakat secara bertahap mulai pulih dan pasar-pasar kembali ramai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada penyelamatan masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk menghidupkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.
Dalam konteks tersebut, pasar memiliki peran strategis. Pasar bukan sekadar tempat transaksi antara pedagang dan konsumen, tetapi juga menjadi indikator bahwa kehidupan masyarakat mulai kembali normal. Ketika pasar kembali beroperasi, distribusi barang berjalan, dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok secara mudah, maka proses pemulihan ekonomi daerah juga ikut bergerak. Karena itu, menjaga agar pasar di daerah bencana tetap memiliki pasokan merupakan bagian dari strategi pemulihan yang tidak boleh diabaikan.
Pemerintah juga perlu memastikan adanya koordinasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, Bulog, pelaku distribusi, aparat keamanan, serta pengelola pasar. Pengawasan bersama dapat mencegah terjadinya penimbunan, permainan harga, maupun hambatan distribusi yang berpotensi memperberat kondisi masyarakat. Pada saat yang sama, informasi mengenai stok dan harga harus disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu kepanikan.
Ke depan, penguatan cadangan pangan daerah juga perlu menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana. Setiap wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi idealnya memiliki mekanisme cadangan dan jalur distribusi alternatif yang dapat segera diaktifkan ketika akses utama terganggu. Dengan demikian, penanganan pangan tidak bersifat reaktif, melainkan telah dipersiapkan sejak sebelum bencana terjadi.
Selain memastikan pasokan pangan tetap tersedia, pemerintah akan memperkuat sistem pemantauan harga hingga tingkat daerah agar setiap potensi kenaikan dapat segera diantisipasi. Langkah ini penting karena masyarakat di wilayah bencana memiliki kebutuhan yang lebih tinggi terhadap kepastian harga dan ketersediaan barang. Dengan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, pelaku usaha, serta aparat terkait, distribusi dapat diarahkan secara cepat ke wilayah yang membutuhkan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan, tetapi juga aktif menjaga stabilitas pasar dan melindungi masyarakat dari dampak lanjutan bencana. Dengan demikian, kondisi darurat tidak berkembang menjadi persoalan baru berupa kelangkaan maupun lonjakan harga pangan.
Menjaga harga pangan tetap aman di tengah bencana merupakan bentuk nyata kehadiran negara. Kebijakan penambahan SPHP menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap keterjangkauan pangan, sementara pengawalan distribusi di daerah terdampak memperlihatkan bahwa pemulihan masyarakat dilakukan secara menyeluruh. Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya selamat dari bencana, tetapi juga mampu segera bangkit, kembali beraktivitas, dan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Stabilitas pangan pada akhirnya bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan fondasi penting bagi ketahanan dan kesejahteraan masyarakat.
)* Pemerhati Kebijakan Publik
