Dukungan Buruh terhadap Danantara dan Penguatan Kepastian Hak Pesangon

*) Oleh : Muhammad Ofan Ramadhan

Dukungan kalangan buruh terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai calon pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) mengemuka dalam pembahasan penguatan perlindungan pekerja di Indonesia. Usulan tersebut disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyusul pengaturan kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Skema ini diharapkan memberikan kepastian pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau kepailitan.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan bahwa Danantara merupakan salah satu pilihan yang paling memungkinkan untuk mengelola dana cadangan pesangon. Menurutnya, terdapat tiga alternatif lembaga yang dapat dipertimbangkan pemerintah, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau pembentukan lembaga pengelola baru. Dari ketiga opsi tersebut, Danantara dinilai lebih praktis karena telah memiliki struktur kelembagaan dan tidak memerlukan pembentukan institusi baru.

Said Iqbal menjelaskan bahwa pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan berpotensi membutuhkan perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS. Hal tersebut berkaitan dengan karakter dana cadangan pesangon yang memiliki sumber pendanaan dan mekanisme tersendiri di luar program jaminan sosial yang saat ini dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, pembentukan lembaga baru dinilai membutuhkan anggaran awal, sumber daya manusia, serta infrastruktur pelayanan yang tidak sedikit.

Dukungan terhadap Danantara tersebut berangkat dari persoalan pemenuhan hak pekerja yang selama ini masih menghadapi kendala ketika perusahaan melakukan PHK. Dalam sejumlah kasus, pekerja tidak memperoleh pesangon secara penuh karena perusahaan mengalami kebangkrutan, tidak memiliki kemampuan keuangan, atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut dapat memperpanjang perselisihan hubungan industrial dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi bagi pekerja beserta keluarganya.

Melalui dana cadangan pesangon, kewajiban perusahaan diharapkan dapat dipersiapkan secara bertahap dan dipisahkan dari kekayaan operasional perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, ketersediaan dana untuk membayar hak pekerja tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi. Skema ini juga diharapkan memperkuat perlindungan bagi pekerja formal yang selama ini menghadapi risiko tidak terpenuhinya hak akibat perusahaan berhenti beroperasi.

Landasan kebijakan tersebut tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Dana tersebut ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja yang mengalami PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun. Undang-undang juga menetapkan bahwa dana dikelola oleh lembaga pemerintah, sementara pengusaha pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban penyediaan dana tersebut.

Ketentuan itu sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon. Bentuk sanksinya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Namun, pelaksanaan kebijakan masih membutuhkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dana.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa hingga pertengahan November 2026 pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Ia menjelaskan bahwa penyusunan aturan pelaksanaan akan diawali dengan konsultasi publik yang melibatkan pekerja, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah perlu memastikan mekanisme pengelolaan dana dapat memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.

Kepastian mengenai lembaga pengelola menjadi penting karena besarnya dana yang berpotensi dihimpun dari kewajiban perusahaan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menetapkan tata kelola yang transparan, termasuk mekanisme penyetoran iuran, pencatatan kepemilikan dana, pengelolaan investasi, pencairan manfaat, serta perlindungan terhadap risiko kerugian. Dana yang disisihkan perusahaan harus tetap memiliki tujuan utama untuk memenuhi hak pekerja, bukan menjadi sumber pembiayaan yang penggunaannya tidak berkaitan dengan kewajiban pesangon.

Dukungan Said Iqbal terhadap Danantara masih merupakan usulan dari pihak serikat buruh, bukan keputusan resmi pemerintah. Penetapan lembaga pengelola tetap menjadi kewenangan pemerintah dan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah perlu memastikan dana dikelola secara aman, terpisah, transparan, serta dapat diakses pekerja sesuai persyaratan yang ditetapkan. Pengawasan juga harus melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar pengelolaan dana tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Dukungan buruh terhadap Danantara mencerminkan harapan agar negara hadir lebih kuat dalam menjamin pemenuhan hak pekerja ketika terjadi PHK. Namun, penunjukan lembaga pengelola bukan satu-satunya faktor penentu. Kepastian hukum, mekanisme pencairan yang sederhana, pengawasan independen, serta jaminan bahwa dana benar-benar tersedia bagi pekerja menjadi unsur utama. Dengan perumusan kebijakan yang partisipatif dan tata kelola yang akuntabel, dana cadangan pesangon diharapkan mampu memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga keseimbangan hubungan industrial dan keberlanjutan dunia usaha.

)* Penulis adalah Pegiat Media sekaligus Pemerhati Kebijakan Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *