JAKARTA – Diplomasi karbon Indonesia semakin diarahkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi hijau, menarik investasi berkelanjutan, serta membuka akses pembiayaan internasional bagi proyek-proyek mitigasi perubahan iklim. Melalui penguatan kerja sama pasar karbon global, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya alam sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi rendah emisi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) memperkenalkan Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP) dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Inisiatif tersebut menawarkan 14 proyek mitigasi kepada investor dan lembaga keuangan internasional, mencakup sektor kehutanan, pengelolaan limbah, pertanian, serta restorasi ekosistem mangrove.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan pengembangan pasar karbon nasional harus mengedepankan integritas dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. “Prinsip integritas tinggi dan dampak nyata tidak boleh berhenti sekadar sebagai tema kegiatan, melainkan harus menjadi pedoman utama sejak tahap penyiapan proyek hingga pencapaian hasil di lapangan,” ujarnya.
Menurut Jumhur, transparansi, verifikasi pengurangan emisi, serta akuntabilitas pencatatan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor dan memperkuat kredibilitas Indonesia di pasar karbon internasional.
Di sisi lain, partisipasi Indonesia dalam Open Coalition on Compliance Carbon Markets membuka ruang penguatan pengakuan terhadap sistem karbon domestik. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menegaskan kerja sama internasional harus tetap menghormati kebijakan nasional dan tidak menciptakan kewajiban baru di luar target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Indonesia juga menyiapkan implementasi penetapan harga karbon pada 2027 melalui penguatan regulasi, infrastruktur perdagangan, serta sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi.
Potensi ekonomi dari perdagangan karbon turut membuka peluang peningkatan kelayakan investasi energi baru terbarukan. CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyampaikan pendapatan kredit karbon berpotensi meningkatkan tingkat pengembalian investasi proyek energi terbarukan sebesar 2–4 persen.
“Ketika kita meminjam uang untuk proyek itu, banknya akan lihat karena ini kan proyek baru. Dia akan lihat pendapatannya dari mana saja. Nah, salah satunya pendapatan dari carbon credit,” kata Fabby.
Kesepakatan pembelian kredit karbon Indonesia-Norwegia melalui PT PLN dan Global Green Growth Institute berpotensi mencakup pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO2e selama sepuluh tahun, dengan pembayaran berdasarkan hasil mitigasi yang terverifikasi.
Melalui diplomasi karbon yang kredibel, Indonesia berupaya memperkuat daya tarik investasi hijau, memperluas pembiayaan pembangunan berkelanjutan, serta memastikan manfaat transisi ekonomi rendah karbon dapat dirasakan masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan komunitas sekitar kawasan hutan. (*)
