Oleh : Aditya Nugraha Sentosa )*
Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan arah yang tegas dalam membangun tata kelola negara yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada masa depan generasi muda. Komitmen terhadap pemberantasan korupsi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan keberlanjutan pembangunan nasional yang berkeadilan.
Ketua Umum Pemuda ICMI, Ismail Rumadan, menilai bahwa langkah Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum merupakan cerminan tekad pemerintah untuk menegakkan pemerintahan yang berdaulat dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, penegakan hukum yang kuat dan konsisten menjadi fondasi penting untuk memperkuat sendi-sendi negara. Upaya tersebut bukan hanya menunjukkan ketegasan hukum, tetapi juga memberikan harapan bagi generasi muda bahwa masa depan bangsa ini dibangun di atas nilai kejujuran dan tanggung jawab.
Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi terlihat dari berbagai kebijakan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah terus memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian untuk memastikan setiap kasus korupsi dapat diproses secara cepat dan transparan. Langkah besar seperti penyerahan uang sitaan hasil tindak pidana korupsi CPO senilai Rp13,2 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan menjadi simbol nyata keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Praktisi Hukum, Masriadi Pasaribu, menilai bahwa konsistensi Presiden Prabowo dalam menjaga independensi lembaga hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Pemerintah menunjukkan sikap yang tidak pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan, sekaligus memperkuat prinsip bahwa hukum berlaku sama bagi semua warga negara. Dalam pandangannya, langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa kepemimpinan nasional berkomitmen penuh untuk mencegah kebocoran anggaran dan memperkuat keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.
Masri menambahkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah terus mendorong partisipasi publik dalam pengawasan anggaran dan meningkatkan literasi hukum agar kesadaran terhadap nilai integritas semakin tertanam di masyarakat. Pendidikan antikorupsi di sekolah, digitalisasi layanan publik, dan keterbukaan informasi menjadi strategi nyata untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sejak dini.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memperkuat lembaga hukum melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, serta pengawasan internal yang ketat. Semua langkah ini diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya reaktif dalam menindak pelanggaran, tetapi juga preventif dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Reformasi di sektor keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, serta sistem administrasi publik terus ditingkatkan untuk memastikan setiap proses berjalan transparan, efisien, dan bebas intervensi.
Pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bukan hanya upaya hukum, melainkan juga gerakan moral nasional. Pemerintah berupaya menjadikan integritas sebagai budaya kerja di seluruh lini birokrasi. Dalam konteks pembangunan nasional, komitmen terhadap pemerintahan yang bersih menjadi kunci utama dalam mempercepat kemajuan ekonomi dan sosial. Setiap kebijakan yang diambil diarahkan agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama generasi muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa.
Keteladanan dari pemimpin menjadi faktor penentu dalam membangun kepercayaan publik. Sikap Presiden Prabowo yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum memberikan inspirasi bahwa keberanian melawan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama. Dengan memperkuat sistem hukum dan moralitas politik, Indonesia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih transparan dan berkeadilan.
Generasi muda menjadi penentu keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda untuk berpartisipasi dalam pengawasan publik dan inovasi antikorupsi. Melalui digitalisasi pemerintahan dan transparansi anggaran, pemuda Indonesia diharapkan menjadi pelopor perubahan budaya dari permisif terhadap korupsi menjadi intoleran terhadap segala bentuk penyimpangan.
Komitmen Presiden Prabowo mencerminkan visi besar membangun Indonesia yang bersih, berdaulat, dan bermartabat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dunia pendidikan, dan masyarakat, cita-cita Indonesia bebas korupsi bukanlah utopia. Negara yang bebas dari praktik korupsi akan menciptakan kesejahteraan yang merata dan memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berkembang secara adil.
Langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar program, tetapi gerakan nasional yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Dengan konsistensi dan dukungan publik yang kuat, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh menuju masa depan yang lebih terang, di mana generasi muda tumbuh dengan rasa percaya diri, kebanggaan, dan keyakinan bahwa mereka hidup di negara yang jujur, adil, serta bermartabat.
)* Penulis merupakan Pegiat Milenial Hebat
