Oleh: Eza Bagaskara )*
Pemerintah terus memantapkan arah kebijakan ketahanan energi nasional dengan menempatkan optimalisasi sumber daya lokal sebagai strategi utama. Pendekatan ini dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan energi, menekan ketergantungan impor, serta memastikan keberlanjutan pasokan energi di tengah tantangan global yang semakin dinamis.
Komitmen tersebut tercermin dari penguatan peran Dewan Energi Nasional periode 2026–2030 yang dilantik Presiden Prabowo Subianto. DEN diposisikan sebagai simpul strategis negara dalam menyinergikan kebijakan lintas sektor agar pengelolaan energi nasional berjalan terarah dan konsisten dengan kepentingan nasional.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang bergabung sebagai anggota DEN, menilai sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah melihat potensi besar komoditas pertanian sebagai basis pengembangan energi hijau sekaligus penggerak transisi menuju energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri.
Sebagai negara agraris, Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan bioenergi. Komoditas seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong dipandang mampu menjadi tulang punggung energi terbarukan nasional sekaligus memperkuat kemandirian energi dan perekonomian rakyat.
Pemerintah selama ini telah mengembangkan kelapa sawit dan tebu sebagai sumber utama biofuel nasional. Ke depan, singkong diproyeksikan menjadi alternatif baru dengan potensi besar untuk memperluas basis energi hijau. Optimalisasi komoditas tersebut sejalan dengan upaya memperluas manfaat ekonomi sektor pertanian.
Dalam kerangka kebijakan, pemerintah juga memperkuat mandatori biodiesel hingga B50. Kebijakan ini diproyeksikan menekan impor solar secara signifikan dan meningkatkan serapan bahan bakar nabati produksi dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Sinergi antara sektor pertanian dan energi terus diperkuat melalui program hilirisasi dan perluasan budidaya tanaman penghasil biofuel. Pemerintah mendorong integrasi dari hulu hingga hilir agar nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh petani dan pelaku usaha domestik.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mengarahkan kebijakan energi nasional pada empat tujuan utama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa ketahanan, kedaulatan, kemandirian, dan swasembada energi menjadi fondasi utama seluruh strategi pemerintah di sektor energi.
Pemerintah mencermati masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan produksi energi domestik, khususnya untuk solar. Untuk menutup celah tersebut, pemerintah memanfaatkan intervensi kebijakan melalui campuran biodiesel berbasis Crude Palm Oil yang dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.
Arahan Presiden Prabowo kepada DEN juga menekankan pentingnya penghentian impor BBM secara bertahap. Langkah ini dibarengi dengan penguatan cadangan energi domestik agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap fluktuasi pasokan global.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah peningkatan kapasitas cadangan strategis nasional. Pemerintah menargetkan ketahanan energi yang semula hanya mencukupi kebutuhan dalam waktu singkat dapat ditingkatkan hingga beberapa bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan energi di berbagai wilayah.
Upaya ini dilengkapi dengan penyempurnaan regulasi dan percepatan implementasi kebijakan. Pemerintah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai peta jalan energi nasional agar dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Selain bioenergi dan BBM, pemanfaatan gas bumi juga menjadi pilar penting ketahanan energi. PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai subholding gas Pertamina menegaskan komitmennya memperluas jaringan gas bumi rumah tangga di berbagai daerah.
Direktur Komersial PGN, Aldiansyah Idham, memandang pembangunan jargas sebagai kontribusi konkret dalam menekan laju impor energi sekaligus menyediakan energi bersih, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Perluasan jargas juga dinilai berperan dalam memperbaiki keseimbangan neraca migas nasional.
PGN secara aktif membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah, pengembang perumahan, dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi. Pendekatan kemitraan ini dipandang strategis untuk memperluas pemanfaatan gas domestik secara merata.
Dengan pengalaman panjang dalam pembangunan jaringan pipa dan pengelolaan jargas, PGN siap mendukung seluruh tahapan pengembangan, mulai dari desain hingga pemeliharaan. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.
Secara keseluruhan, kebijakan optimalisasi sumber daya lokal menjadi benang merah strategi energi pemerintah. Melalui penguatan sektor pertanian, kebijakan energi nasional yang terarah, serta perluasan infrastruktur gas bumi, pemerintah menegaskan langkah konkret menuju ketahanan dan kedaulatan energi yang berkelanjutan.
Dengan konsistensi kebijakan dan sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, pemerintah optimistis ketahanan energi berbasis sumber daya lokal dapat diwujudkan secara bertahap. Langkah ini tidak hanya menjamin ketersediaan energi nasional, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Keberlanjutan kebijakan ini juga diproyeksikan mendorong investasi energi domestik dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah. Pemerintah menilai ketahanan energi berbasis sumber daya lokal bukan sekadar agenda sektoral, melainkan fondasi pembangunan nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi jangka panjang.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik
