Oleh: Moeini Syakir
Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum. Korupsi adalah pencurian masa depan yang paling telanjang. Karena itu, ketika pemerintah memusatkan energi pada pemberantasan korupsi, sejatinya yang sedang dilindungi adalah hak-hak generasi muda atas pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang manusiawi, dan pasar kerja yang adil. Dalam bingkai itulah komitmen antikorupsi era Prabowo layak dibaca bukan hanya penindakan, melainkan pengembalian ruang hidup yang selama ini digerogoti kebocoran anggaran.
Dari kacamata kebijakan publik, sinyal kemajuan tampak dalam dua ranah sekaliguspenegakan hukum dan disiplin fiskal. Pengamat sosial, Serian Wijatno, menilai capaian antikorupsi di tahun pertama pemerintahan telah memberi dorongan pada ekonomi dan kesejahteraan sosial; ia mengaitkannya dengan dua hal: kepercayaan investor yang membaik dan kembalinya dana publik ke fungsi pelayanan. Ia juga menekankan bahwa langkah antikorupsi yang dikerjakan bersama Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum bukan sekadar proses hukum, tetapi investasi jangka panjang yang mengembalikan hak rakyat dan membuat program berjalan tepat sasaran. Di tingkat makro, ia menunjuk kombinasi indikatorinflasi rendah, defisit APBN terkendali, pengangguran dan kemiskinan menurunsebagai bukti pondasi ekonomi yang makin kuat di bawah payung penataan pemerintahan yang bersih. Pada saat yang sama, survei opini publik yang dicatat lembaga riset menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, menandakan modal sosial untuk berbenah tetap tersedia.
Dari sisi kepemimpinan politik, Presiden Prabowo memosisikan antikorupsi sebagai reformasi fiskal yang konkret. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berhasil mengalihkan ratusan triliun rupiah dari pos-pos rawan korupsi ke program yang langsung menyentuh rakyatmulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan, hingga infrastruktur desa dan pertanian. Ia juga menegaskan komitmen bahwa tidak ada perkara korupsi yang kebal dari proses hukum, sembari menilai korupsi sebagai penyakit yang bila dibiarkan akan merusak negara. Dalam kerangka pencegahan, ia menaruh perhatian pada integritas garda terdepan, antara lain dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum agar independensi mereka lebih terlindungi dari godaan suap.
Di jalur penegakan, angka-angka yang dicatat berbagai lembaga dalam setahun memberi gambaran arah kebijakan. Kejaksaan Agung, misalnya, dikabarkan mengembalikan belasan triliun rupiah dalam perkara ekspor CPO dan turunannya. Catatan riset independen juga menyebut puluhan perkara korupsi ditangani lintas lembaga, dengan estimasi kerugian negara yang berhasil ditekan ratusan triliun rupiah. Ada pula angka pengembalian aset negara yang kembali ke kas; dan pada perkara strategis bertiket besar, seperti tata kelola minyak, penegak hukum mendorong pemulihan kerugian bernilai sangat besar. Di parlemen, apresiasi datang dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, yang melihat konsistensi pemerintah memperkuat supremasi hukum; apresiasi ini disertai catatan dukungan bahwa pengawasan harus terus dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Namun antikorupsi tidak pernah selesai sebagai deret angka. Soal yang sama pentingnya adalah bagaimana agenda ini disambung oleh generasi muda sebagai budaya. Di sinilah pendidikan etika publik, literasi anggaran, dan partisipasi digital menjadi jembatan. Generasi muda adalah pengguna utama layanan publik hari ini dan pembayar pajak terbesar besok; logis bila mereka dilibatkan bukan sekadar sebagai penonton kampanye, melainkan sebagai produsen praktik integritas.
Langkah-langkah perbaikan yang dikerjakan pemerintahdari sisi hukum, fiskal, hingga tata kelolamembuka ruang bagi keterlibatan kaum muda secara bermakna. Ketika presiden menegaskan arah antikorupsi sembari mengarahkan dana efisiensi ke program pro-rakyat, maka ruang partisipasi yang paling tepat adalah memastikan manfaat itu benar-benar sampai: nutrisi anak sekolah yang tepat waktu dan aman, beasiswa dan sarana belajar yang transparan, puskesmas yang melayani tanpa biaya tersembunyi, serta proyek infrastruktur yang fungsional, bukan sekadar estetika. Dengan kata lain, hasil dari antikorupsi adalah pengalaman warga yang lebih adil dan bermartabat; dan yang paling berhak menjadi juru uji pertama adalah generasi muda.
Tentu, pekerjaan rumah tetap ada. Penataan regulasi yang konsisten, mencegah konflik kepentingan, memperkuat perlindungan pelapor, dan memastikan independensi institusi penegak hukum terus terjaga. Tetapi arah besarnya sudah ditetapkan bahwa uang publik harus kembali menjadi manfaat publik. Di titik ini, dukungan kritis dari anak muda menjadi krusialdukungan yang tidak larut dalam fanatisme, namun juga tidak terjebak sinisme. Etosnya sederhana, bagaimana bantu yang benar menjadi berjalan, dan koreksi yang keliru tanpa menambah gaduh yang sia-sia.
Generasi muda Indonesia telah lama menginginkan politik yang bermakna. Antikorupsi memberi panggung terjernih untuk mewujudkannya. Pemerintah mengeksekusi penindakan dan reformasi. Kaum muda mengawal manfaat dan membangun budaya. Jika duet ini dijaga, kita tidak hanya menghukum perilaku menyimpang, tetapi juga menumbuhkan ekosistem yang membuat korupsi kian mahal, kian berisiko, dan pada akhirnya kian tidak masuk akal. Itu sebabnya, komitmen antikorupsi era Prabowo layak dibaca sebagai undangan: estafet integritas yang menunggu diambil alih oleh generasi yang akan paling lama hidup bersama hasilnya.
*) pemerhati kebijakan publik
