Skip to content
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
borneo-update.com borneo-update.com
  • Beranda
  • Apresiasi Upaya Pemerintah Rangkul Pihak Swasta Kembangkan UMKM
  • Kesuksesan Program MBG Berdampak Positif Bagi Perekonomian Daerah
  • Beranda
  • Apresiasi Upaya Pemerintah Rangkul Pihak Swasta Kembangkan UMKM
  • Kesuksesan Program MBG Berdampak Positif Bagi Perekonomian Daerah
  • facebook.com
  • twitter.com
  • t.me
  • instagram.com
  • youtube.com
Subscribe

BERITA TERBARU

HOT NEWS
Prabowo Tegaskan Karhutla Bisa Dijerat sebagai Terorisme Ekologi
September 20, 2026
Pemerintah Kaji Sanksi Karhutla agar Masuk Kategori Terorisme Ekologi
September 20, 2026
Pemerintah Kendalikan Ekspor untuk Selamatkan Nilai Ekonomi Nasional
September 20, 2026
Pemerintah Buka Peluang Perluas Ekspor Strategis untuk Perkuat Ekonomi
September 20, 2026
Penanganan Korban Dugaan Keracunan MBG Dikawal Pemerintah secara Serius
September 20, 2026
Menkes Pastikan Penanganan Korban Dugaan Keracunan MBG Libatkan Ahli
September 20, 2026
RUU Agraria Diharapkan Mampu Perkuat Kepastian Hukum dan Distribusi Lahan
September 20, 2026
RUU Reforma Agraria Diarahkan Atasi Tumpang Tindih Izin dan Kewenangan
September 20, 2026
Karhutla Layak Dipandang sebagai Terorisme Ekologi
September 20, 2026
Oleh: Dwi Saputri)* Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil hutan, tambang, hingga komoditas pertanian yang bernilai tinggi di pasar internasional. Potensi besar ini bukan hanya menjadi penopang ekonomi, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun, tingginya permintaan global terhadap komoditas strategis menuntut adanya tata kelola yang transparan dan berkelanjutan. Dengan penguatan sistem ekspor yang terarah, kekayaan alam tidak sekadar menjadi bahan mentah yang dijual keluar negeri, melainkan dapat diolah menjadi nilai tambah yang memperkuat fondasi perekonomian nasional sekaligus menjaga kepentingan generasi mendatang. Besarnya penerimaan negara membuat Presiden Prabowo bertekad untuk memperluas skema pengawasan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero/DSI) dengan menambahkan lebih banyak jenis komoditas mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut bertujuan membenahi tata kelola perdagangan luar negeri sekaligus mencegah praktik manipulasi laporan ekspor yang berpotensi merugikan keuangan negara. Prabowo mengungkapkan, praktik under-invoicing dan transfer pricing yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade telah menyebabkan kebocoran pendapatan negara dalam jumlah besar. Dalam kurun 34 tahun, nilai kekayaan negara yang hilang akibat manipulasi laporan ekspor diperkirakan mencapai US$908 miliar atau sekitar Rp15.000 triliun. Besarnya potensi kebocoran tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan terhadap perdagangan komoditas strategis. Tata kelola ekspor tidak hanya berkaitan dengan administrasi perdagangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan penerimaan yang optimal bagi negara. Sebelumnya, kebijakan ekspor satu pintu telah dibahas bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dari pembahasan tersebut, pemerintah menyepakati penerapan sistem ekspor satu pintu berbasis DSI untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan transaksi ekspor. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau seluruh alur transaksi ekspor secara lebih transparan dan berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekurang-kurangnya 30 persen. Kebijakan ekspor satu pintu juga telah memiliki pijakan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Saat ini, terdapat tiga komoditas yang dikelola ekspornya oleh PT DSI, yakni batu bara, kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), serta ferro alloy atau feronikel. Penerapan secara bertahap memberikan ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sebelum cakupannya diperluas ke komoditas strategis lainnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan skema ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak otomatis diberlakukan terhadap seluruh komoditas strategis dan tidak dimaksudkan untuk menutup ruang bagi sektor swasta. Pelaku usaha swasta tetap dapat mengekspor komoditas di luar skema tersebut dengan memenuhi persyaratan perizinan, standar, dan ketentuan ekspor yang berlaku. Budi menambahkan, penerapan ekspor satu pintu perlu mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kebutuhan dalam negeri, stabilitas ekonomi, kontribusi terhadap devisa, nilai strategis komoditas, hilirisasi, struktur pasar, hingga penguasaan rantai pasok. Dengan pertimbangan tersebut, skema ekspor satu pintu tidak dapat diberlakukan secara otomatis terhadap seluruh komoditas yang nantinya dikategorikan sebagai komoditas strategis. Pendekatan yang terukur penting agar penguatan pengawasan tidak menimbulkan hambatan baru bagi kegiatan perdagangan. Pemerintah perlu memastikan mekanisme yang diterapkan tetap memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus menjaga kepentingan nasional. Dengan demikian, upaya menutup celah kebocoran ekonomi dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan kegiatan ekspor dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Selain memperkuat pengawasan, sistem ekspor satu pintu dapat menjadi momentum untuk membangun basis data perdagangan komoditas yang lebih akurat dan terintegrasi. Pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai volume, nilai, tujuan ekspor, hingga pergerakan harga komoditas strategis di pasar internasional. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perdagangan, menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri, serta mengoptimalkan penerimaan negara. Pengawasan transaksi yang lebih terintegrasi juga diharapkan dapat mempersempit ruang bagi praktik under-invoicing, manipulasi dokumen, maupun transaksi tidak wajar yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. Pada saat yang sama, transparansi tata kelola perlu diimbangi dengan kepastian regulasi sehingga pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekspor sesuai ketentuan tetap memiliki ruang untuk berkembang. Ekspor satu pintu dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus menutup celah kebocoran ekonomi. Keberhasilan kebijakan tersebut akan bergantung pada konsistensi pengawasan, transparansi sistem, ketepatan dalam menentukan komoditas strategis, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya. Langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor patut diapresiasi sebagai upaya memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih optimal bagi negara dan masyarakat. Dengan pelaksanaan yang transparan, terukur, dan tetap memperhatikan iklim usaha, kebijakan ekspor satu pintu diharapkan mampu memperkuat penerimaan negara, mendukung hilirisasi, menjaga kepentingan nasional, serta mengurangi potensi kebocoran nilai ekonomi komoditas strategis demi memperkuat fondasi perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing. )* Pemerhati isu sosial-ekonomi
September 20, 2026
  • Home
  • BERITA TERBARU
  • Page 51
Restrukturisasi BUMN Berjalan, Dikelola Makin Bersih dan Produktif
Posted inBERITA TERBARU

Restrukturisasi BUMN Berjalan, Dikelola Makin Bersih dan Produktif

Posted by By Agustus 20, 2026
*) Oleh : Herry Ramadhan Pemerintah terus mempercepat transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai…
Read More
Pembersihan BUMN Dipercepat, Pemerintah Hemat Overhead hingga Rp50 Triliun
Posted inBERITA TERBARU

Pembersihan BUMN Dipercepat, Pemerintah Hemat Overhead hingga Rp50 Triliun

Posted by By Agustus 20, 2026
Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mempercepat penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup…
Read More
Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026
Posted inBERITA TERBARU

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026

Posted by By Agustus 20, 2026
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat transformasi perusahaan negara melalui restrukturisasi dan penyederhanaan struktur Badan Usaha…
Read More
Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan
Posted inBERITA TERBARU

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

Posted by By Agustus 20, 2026
Oleh: Samhaji Syukur *) Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores,…
Read More
Pemangkasan BUMN Nonproduktif Langkah Berani Bersihkan Inefisiensi
Posted inBERITA TERBARU

Pemangkasan BUMN Nonproduktif Langkah Berani Bersihkan Inefisiensi

Posted by By Agustus 20, 2026
Oleh: Yusuf Rinaldi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki fase penting di bawah pemerintahan…
Read More
Satgas Gempa NTT Dikawal hingga Fase Darurat Beralih ke Rehabilitasi
Posted inBERITA TERBARU

Satgas Gempa NTT Dikawal hingga Fase Darurat Beralih ke Rehabilitasi

Posted by By Agustus 20, 2026
Jakarta – Penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dikawal agar berjalan…
Read More
Pemerintah Perkuat Satgas Terpadu Percepat Penanganan Gempa NTT
Posted inBERITA TERBARU

Pemerintah Perkuat Satgas Terpadu Percepat Penanganan Gempa NTT

Posted by By Agustus 20, 2026
Jakarta – Pemerintah memperkuat pembentukan satuan tugas terpadu untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak gempa bumi…
Read More
Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Jadi ASN Pusat Mulai 2027
Posted inBERITA TERBARU

Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Jadi ASN Pusat Mulai 2027

Posted by By Agustus 20, 2026
Jakarta - Pemerintah memastikan guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu…
Read More
Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT
Posted inBERITA TERBARU

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

Posted by By Agustus 20, 2026
Oleh: Servatius Yosef *) Bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menguncang berbagai wilayah di…
Read More
Guru PPPK Jadi ASN Pusat : Langkah Berani Pemerintah Perkuat Pendidikan
Posted inBERITA TERBARU

Guru PPPK Jadi ASN Pusat : Langkah Berani Pemerintah Perkuat Pendidikan

Posted by By Agustus 20, 2026
Oleh: Dadang Suparna *) Keputusan pemerintah untuk mengalihkan status kepegawaian serta beban penganggaran gaji guru…
Read More

Paginasi pos

Previous page 1 … 49 50 51 52 53 … 75 Next page

BERITA TERKINI

  • Prabowo Tegaskan Karhutla Bisa Dijerat sebagai Terorisme Ekologi
  • Pemerintah Kaji Sanksi Karhutla agar Masuk Kategori Terorisme Ekologi
  • Pemerintah Kendalikan Ekspor untuk Selamatkan Nilai Ekonomi Nasional
  • Pemerintah Buka Peluang Perluas Ekspor Strategis untuk Perkuat Ekonomi
  • Penanganan Korban Dugaan Keracunan MBG Dikawal Pemerintah secara Serius

CUITAN NETIZEN

Tidak ada komentar untuk ditampilkan.
Post You Might Like
Posted inBERITA TERBARU
Prabowo Tegaskan Karhutla Bisa Dijerat sebagai Terorisme Ekologi
Posted by By admin borneoupdat September 20, 2026
Posted inBERITA TERBARU
Pemerintah Kaji Sanksi Karhutla agar Masuk Kategori Terorisme Ekologi
Posted by By admin borneoupdat September 20, 2026
Posted inBERITA TERBARU
Pemerintah Kendalikan Ekspor untuk Selamatkan Nilai Ekonomi Nasional
Posted by By admin borneoupdat September 20, 2026
Posted inBERITA TERBARU
Pemerintah Buka Peluang Perluas Ekspor Strategis untuk Perkuat Ekonomi
Posted by By admin borneoupdat September 20, 2026
Cari
Kategori
  • BERITA
  • BERITA TERBARU
  • Uncategorized
Copyright 2026 — borneo-update.com. All rights reserved. Bloglo WordPress Theme
Scroll to Top