Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

Jakarta – Pemerintah memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemanfaatan teknologi deteksi dini, peningkatan kapasitas petugas, pelibatan masyarakat, hingga penegakan hukum. Langkah terpadu ini diarahkan untuk mencegah kebakaran sejak awal sekaligus memastikan pelaku yang bertanggung jawab mendapatkan sanksi tegas.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menginstruksikan perluasan pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan deteksi dini dan pemadaman awal di tingkat tapak. Hingga pertengahan November 2026, terdapat 26.304 anggota MPA binaan Kemenhut yang tersebar di lima regional, sementara tahun ini pemerintah kembali membentuk 500 kelompok baru yang dibekali pelatihan teknis, pendampingan penyuluh kehutanan, serta peralatan pemadaman.

“Mereka juga disiapkan untuk bersinergi dengan Manggala Agni, TNI, Polri, dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Di sisi penindakan, Raja Juli menegaskan bahwa penanganan karhutla harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap individu maupun korporasi. Hingga Oktober-November 2026, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang izin yang terindikasi terkait karhutla dengan total areal terbakar 12.926,74 hektare, termasuk pembekuan izin enam perusahaan di Kalimantan Tengah.

Langkah tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut 17 konsesi perusahaan dan memerintahkan penyelidikan hukum terhadap 104 korporasi terkait karhutla. Kemenhut juga berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menertibkan lima klaster Hak Guna Usaha (HGU) terindikasi karhutla seluas 42.214,51 hektare.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz menyampaikan komitmen Indonesia memperkuat pengendalian karhutla secara terpadu dalam High-Level Dialogue on Technology and Innovation for Integrated Fire Management and Wildfire Resilience pada COP31 UNFCCC di Antalya, Türkiye, Senin (16/11). Indonesia mengintegrasikan pemantauan satelit, sistem peringatan dini, respons cepat, dan pemulihan ekosistem melalui pengembangan SiPongi+.

“Indonesia memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu dengan menggabungkan pemantauan berbasis satelit dan sistem peringatan dini, termasuk SiPongi+, dengan pencegahan berbasis masyarakat, respons cepat, serta pemulihan ekosistem,” jelas Mahfudz.

Dari sisi kapasitas operasional, Indonesia didukung sekitar 2.500 personel Manggala Agni Kemenhut yang bertugas dalam sistem pengendalian karhutla di 38 provinsi. Kekuatan tersebut juga diperkuat oleh MPA yang berperan dalam patroli, pencegahan kebakaran, deteksi dini, dan penanganan awal di tingkat tapak.

Pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan wilayah rawan kebakaran. Melalui MPA, pemerintah mendorong masyarakat mengenali risiko kebakaran, mengawasi lingkungan, serta melakukan pencegahan sebelum api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

“Upaya tersebut juga didukung pembasahan kembali gambut, restorasi ekosistem, serta pengelolaan gambut dan mangrove berkelanjutan untuk mengatasi risiko mendasar kebakaran dan memperkuat ketahanan bentang alam dalam jangka panjang,” pungkas Mahfudz. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *