Oleh : Rivka Mayangsari*)
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perjalanan pembangunan nasional menjadi momentum untuk membaca arah transformasi Indonesia secara lebih utuh. Berbagai indikator ekonomi, penguatan ketahanan pangan dan energi, perluasan program sosial, pembangunan perumahan rakyat, hingga agenda penguatan tata kelola menjadi bagian dari dinamika kebijakan yang membentuk fondasi pembangunan nasional.
Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, menilai perjalanan hampir dua tahun pemerintahan Prabowo perlu dilihat secara utuh dan proporsional. Menurutnya, ukuran perkembangan pemerintahan tidak cukup hanya dilihat dari satu indikator, tetapi perlu mempertimbangkan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan daya beli, pemerataan pembangunan, serta kehadiran program negara yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Secara kumulatif, ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. BPS juga mencatat sejumlah sektor mengalami pertumbuhan, termasuk pengadaan listrik dan gas yang tumbuh 10,81 persen pada triwulan II.
Bagi Anshar, angka tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas karena pertumbuhan ekonomi pada akhirnya perlu diterjemahkan menjadi kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Ia menyoroti penyerapan hampir 1,45 juta tenaga kerja sebagai salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional.
Di sisi sosial, perkembangan kemiskinan juga menjadi bagian penting dalam membaca transformasi pembangunan. BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, turun 0,40 poin persentase dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 22,93 juta orang. Meski demikian, keberlanjutan penurunan tersebut tetap membutuhkan penguatan kebijakan yang mampu menjaga daya beli dan memperluas kesempatan ekonomi.
Berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan perumahan rakyat, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi masyarakat, dapat dipandang sebagai bagian dari ekosistem kebijakan yang saling berkaitan. Pada program MBG, misalnya, Badan Gizi Nasional mencatat realisasi anggaran mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026. BGN menyebut pembenahan tata kelola, penajaman penerima manfaat, dan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus dilakukan seiring pelaksanaan program.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP KNPI sekaligus Komisaris Utama PT PLN Energi Gas dan Sekjen DPP APKLI Merah Putih, Saiful Chaniago, melihat dua tahun pemerintahan Prabowo dari perspektif penguatan integritas, kedaulatan, dan tata kelola pemerintahan. Saiful menyatakan bahwa terdapat tiga pilar yang menurut pandangannya menjadi bagian penting dari arah kebijakan tersebut.
Pertama, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Saiful menyoroti kerja KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam menangani berbagai perkara serta menilai pemberantasan korupsi perlu terus dijalankan berdasarkan hukum, transparansi, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Di sisi kelembagaan, KPK pada semester I 2026 mencatat penguatan fungsi pengawasan, termasuk 39 rekomendasi evaluasi kinerja serta tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat.
Kedua, penguatan tata kelola program ekonomi kerakyatan. Saiful menempatkan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan yang menurutnya perlu melibatkan pelaku ekonomi lokal, termasuk UMKM dan pedagang kecil. Perspektif tersebut menekankan bahwa keberhasilan program publik tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari mekanisme pelaksanaan, ketepatan sasaran, transparansi, dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.
Ketiga, penguatan kemandirian ekonomi. Saiful menyoroti perluasan hubungan perdagangan, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, hilirisasi sumber daya alam, serta pengembangan pemanfaatan energi domestik. Indonesia sendiri telah menjadi anggota penuh BRICS dan pada saat yang sama menjalankan proses aksesi ke OECD, menunjukkan perluasan keterlibatan Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasional.
Dengan demikian, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi ruang untuk membaca transformasi Indonesia melalui berbagai indikator sekaligus. Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta perbaikan tata kelola merupakan agenda yang saling berhubungan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap capaian dapat dipertahankan, diperluas, dan diterjemahkan menjadi manfaat yang semakin merata.
Momentum dua tahun pemerintahan juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat kesinambungan pembangunan melalui koordinasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat. Kebijakan ekonomi, sosial, pangan, energi, serta penegakan hukum membutuhkan pelaksanaan yang konsisten agar sasaran pembangunan dapat tercapai secara berkelanjutan. Penguatan transparansi dan akuntabilitas juga penting untuk memastikan program publik berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat secara tepat sasaran.
Transformasi nasional pada akhirnya bukan hanya mengenai perubahan kebijakan, tetapi juga kemampuan negara membangun sistem yang lebih transparan, produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, evaluasi dua tahun pemerintahan menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan agar pembangunan tetap berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan kemandirian Indonesia.
*)Pemerhati sosial
