Oleh : Doni Wicaksono )*
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo – Gibran, arah pembangunan Indonesia semakin menempatkan kemandirian nasional sebagai salah satu fondasi utama. Kemandirian tidak hanya dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai upaya memperkuat daya tahan ekonomi, mengoptimalkan kekayaan alam, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, transformasi Indonesia diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat sekaligus memperbesar ruang bagi negara dalam menentukan agenda pembangunan berdasarkan kepentingan nasional.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa dalam 21 bulan pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif. Kebijakan tersebut mencakup berbagai bidang strategis, antara lain swasembada pangan, energi, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan manusia, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga menyampaikan bahwa swasembada pangan berhasil dicapai lebih cepat dibandingkan target awal. Capaian tersebut menjadi bagian penting dari agenda transformasi karena ketahanan pangan merupakan salah satu unsur fundamental dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi global.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa kemandirian pangan merupakan fondasi penting dalam memperkuat perlindungan terhadap masyarakat di tengah ketidakpastian global. Pemerintah terus mendorong swasembada pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan produksi, penguatan infrastruktur pertanian, dukungan terhadap petani, serta optimalisasi berbagai sumber daya domestik. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sektor pangan ditempatkan sebagai bagian dari strategi kedaulatan nasional, bukan semata-mata sebagai agenda ekonomi sektoral. Penguatan produksi dalam negeri sekaligus diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat perekonomian masyarakat di wilayah perdesaan.
Transformasi di sektor pangan juga memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi daerah. Ketika produksi pertanian meningkat, aktivitas ekonomi di tingkat desa ikut bergerak melalui kebutuhan sarana produksi, distribusi, pengolahan hasil, hingga perdagangan. Dengan demikian, agenda swasembada pangan dapat menciptakan efek berganda yang memperkuat rantai ekonomi dari tingkat masyarakat hingga nasional.
Transformasi juga terlihat dalam sektor energi. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya domestik melalui pengembangan biodiesel B50, energi surya, peningkatan produksi minyak nasional, serta pengembangan sumber energi terbarukan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan enam langkah pemerintah menuju kemandirian energi, termasuk percepatan pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan rencana pengembangan PLTS hingga 100 GWp. Arah tersebut menunjukkan upaya membangun sistem energi yang lebih beragam dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Dimensi transformasi ekonomi juga mendapat perhatian dari Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Pihaknya mengatakan kepemimpinan Prabowo sebagai babak baru dalam sejarah kepemimpinan Indonesia dan mengapresiasi berbagai kebijakan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional. Pihaknya juga menilai kebijakan seperti hilirisasi, swasembada pangan dan energi, Danantara, koperasi desa, serta program pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari sistem kebijakan yang saling berkaitan. Menurut Sultan, transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat serta berdaya saing.
Hilirisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam agenda tersebut. Selama bertahun-tahun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi tantangan utamanya adalah memastikan nilai tambah lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Karena itu, penguatan industri pengolahan, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi ekonomi. Ketika bahan mentah diolah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri, manfaat ekonomi dapat diperluas melalui rantai produksi, tenaga kerja, usaha pendukung, hingga penerimaan negara.
Pada saat yang sama, kemandirian nasional tidak berarti Indonesia harus menutup diri dari dunia internasional. Justru kerja sama global dapat dimanfaatkan untuk memperoleh teknologi, membuka pasar, meningkatkan investasi, dan memperkuat kapasitas industri domestik. Sultan juga mengapresiasi diplomasi ekonomi Presiden Prabowo yang mendorong akses pasar dan kerja sama teknologi dengan negara lain, termasuk dalam sektor pupuk, energi, dan eksplorasi sumber daya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kemandirian dapat berjalan beriringan dengan keterbukaan dan kerja sama internasional.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian dapat dibaca sebagai periode penguatan fondasi transformasi nasional. Pangan, energi, hilirisasi, pembangunan manusia, koperasi, industri, dan diplomasi ekonomi ditempatkan dalam satu kerangka besar untuk meningkatkan ketahanan nasional. Tantangan ke depan tentu masih besar, terutama memastikan setiap kebijakan terlaksana secara konsisten, manfaat pembangunan dirasakan secara merata, serta peningkatan kapasitas nasional berjalan berkelanjutan. Namun, berbagai kebijakan dan capaian yang telah disampaikan pemerintah menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengurangi ketergantungan sekaligus memperkuat kemampuan Indonesia mengelola potensi nasionalnya.
Kemandirian nasional bukan sekadar ukuran seberapa sedikit Indonesia bergantung kepada pihak luar, melainkan seberapa kuat bangsa ini mampu mengelola sumber daya, meningkatkan kualitas manusia, membangun industri, melindungi masyarakat, dan menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan nasional. Dua tahun pemerintahan ini menjadi bagian dari proses panjang tersebut. Transformasi Indonesia menuju negara yang semakin mandiri membutuhkan kesinambungan kebijakan, kerja sama pemerintah dan masyarakat, serta kemampuan mengubah kekayaan nasional menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.
)* Pemerhati kebijakan publik
