*) Oleh: Nadia Anggraini Kusuma
Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2026 memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan disiplin fiskal. APBN tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan program pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga ketika perekonomian menghadapi tekanan eksternal. Karena itu, status APBN yang tetap on track menjadi indikator penting bahwa pemerintah mampu mengelola ruang fiskal secara terukur. Tantangannya bukan hanya memastikan belanja berjalan, melainkan menjaga agar setiap ekspansi fiskal tetap memiliki fondasi penerimaan dan pembiayaan yang kredibel.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berjalan sesuai rencana. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65 persen dari target, sedangkan belanja negara sekitar Rp2.295 triliun. Dengan realisasi tersebut, defisit APBN berada pada Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga posisi fiskal masih berada dalam koridor yang terukur.
Kinerja penerimaan juga memperkuat gambaran tersebut. Hingga akhir Agustus, penerimaan negara tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan penerimaan pajak meningkat 24,1 persen. Kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun. Pertumbuhan pada berbagai sumber penerimaan tersebut penting karena memberikan fondasi lebih kuat bagi pemerintah untuk menjalankan belanja negara tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal. Dengan demikian, penguatan penerimaan berjalan beriringan dengan penggunaan anggaran sebagai instrumen untuk menjaga aktivitas ekonomi dan pembiayaan pembangunan.
Perspektif serupa disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung yang menilai kondisi fiskal Indonesia masih berada pada jalur yang sesuai meskipun ketidakpastian global belum mereda. Juda menyebut pertumbuhan penerimaan negara sekitar 24 persen menjadi salah satu indikator bahwa kondisi fiskal tetap terjaga. “Alhamdulillah, kondisi fiskal kita saat ini on track. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang sedang kita hadapi, penerimaan negara tumbuh stabil, sekitar 24 persen,” ujar Juda. Menurutnya, selain penerimaan yang tumbuh stabil, belanja negara tetap berperan sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi, sementara defisit fiskal dijaga dalam batas yang aman.
Di sinilah makna disiplin fiskal menjadi lebih substantif daripada sekadar menjaga angka defisit. Pemerintah perlu menggunakan APBN secara cukup responsif untuk menopang pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama memastikan pelebaran defisit tetap terkendali. Juda menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen terhadap PDB sebagai bagian dari upaya mempertahankan kesehatan dan kredibilitas APBN. “Kita tetap konsisten di bawah 3 persen,” kata Juda. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan keberlanjutan fiskal sebagai bagian integral dari strategi ekonomi, bukan sasaran yang dikorbankan ketika kebutuhan belanja meningkat.
Keseimbangan antara penerimaan dan belanja juga memperlihatkan bahwa APBN sedang diarahkan untuk bekerja secara produktif. Belanja negara tidak semata-mata dipandang sebagai pengeluaran, tetapi sebagai instrumen yang dapat menjaga konsumsi, mendukung investasi, memperkuat pelayanan publik, dan menciptakan aktivitas ekonomi. Namun, efektivitas belanja tetap bergantung pada kualitas alokasi, ketepatan sasaran, serta kemampuan pemerintah mengendalikan risiko fiskal. Karena itu, pertumbuhan belanja harus dibaca bersamaan dengan pertumbuhan penerimaan dan posisi defisit. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang menentukan apakah APBN mampu menjalankan fungsi stabilisasi sekaligus mendorong pembangunan.
Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika ekonomi global bergerak dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Perubahan harga komoditas, dinamika geopolitik, kondisi pasar keuangan, serta perubahan arus modal dapat memengaruhi penerimaan maupun kebutuhan pembiayaan negara. Pemerintah karena itu membutuhkan ruang fiskal yang cukup untuk merespons tekanan tanpa kehilangan kredibilitas di hadapan pasar dan masyarakat. Pengelolaan APBN yang prudent menjadi mekanisme untuk menjaga ruang tersebut tetap tersedia ketika terjadi guncangan ekonomi. Dengan disiplin pada defisit dan optimalisasi penerimaan, pemerintah memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mempertahankan stabilitas sekaligus melanjutkan agenda pembangunan.
Lebih jauh, pertumbuhan penerimaan negara menunjukkan pentingnya reformasi administrasi dan optimalisasi basis penerimaan dalam memperkuat kapasitas fiskal. Ketika penerimaan tumbuh lebih cepat, pemerintah memperoleh ruang yang lebih luas untuk membiayai prioritas tanpa sepenuhnya mengandalkan pembiayaan melalui utang. Pada saat yang sama, peningkatan penerimaan perlu berjalan seiring dengan kebijakan belanja yang efisien agar tambahan ruang fiskal menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata. Inilah sebabnya kredibilitas APBN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengumpulkan penerimaan, tetapi juga oleh kualitas penggunaan setiap rupiah anggaran. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan ekspansi fiskal tetap menghasilkan dampak yang optimal.
*) Analis Kebijakan Fiskal
