Oleh: Aisha Gita )*
Pemerintah bersama otoritas terkait terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui kebijakan yang diarahkan untuk menjaga pertumbuhan, meningkatkan investasi, dan memperluas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian adalah penguatan likuiditas perbankan agar dapat tersalurkan secara optimal menjadi pembiayaan bagi sektor produktif.
Ketersediaan likuiditas yang memadai menjadi fondasi penting bagi aktivitas ekonomi. Ketika likuiditas dapat disalurkan secara tepat sasaran, dunia usaha memiliki ruang lebih besar untuk memperoleh pembiayaan, meningkatkan kapasitas produksi, melakukan ekspansi, dan menciptakan lapangan kerja. Bank Indonesia terus mendorong penguatan sinergi antar-lembaga untuk memastikan likuiditas perbankan dapat tersalurkan secara lebih optimal menjadi pembiayaan bagi UMKM dan sektor-sektor prioritas. Upaya ini diharapkan mampu mendorong ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas, sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kebijakan yang lebih terarah, salah satunya dengan menyempurnakan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi setiap bank dan difokuskan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor keuangan tidak hanya ditujukan untuk menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan fungsi intermediasi perbankan memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi. Pembiayaan yang mengalir ke sektor produktif dapat menjadi penggerak investasi sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk berkembang.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan bahwa insentif KLM dinaikkan dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen mulai September 2026. Hingga awal Agustus 2026, total insentif yang telah diterima perbankan tercatat mencapai Rp446,5 triliun atau setara 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Peningkatan insentif tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perbankan memperkuat penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor prioritas. Dengan kebijakan yang lebih terarah, perbankan memiliki ruang untuk meningkatkan fungsi intermediasi sekaligus membantu dunia usaha memperoleh akses pendanaan.
Bagi UMKM, penguatan akses pembiayaan memiliki arti strategis. UMKM menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, kuliner, industri rumahan, jasa, hingga usaha berbasis potensi lokal. Namun, keterbatasan modal masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha dalam meningkatkan skala bisnis.
Destry menambahkan, penguatan fungsi intermediasi juga harus diimbangi dengan peningkatan permintaan kredit. Pasalnya, masih terdapat nilai undisbursed loan yang cukup besar sehingga dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan kredit ke depan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan likuiditas harus berjalan beriringan dengan kebutuhan riil dunia usaha. Ketersediaan pembiayaan perlu diikuti permintaan kredit yang sehat dan produktif. Karena itu, penciptaan iklim usaha yang kondusif menjadi penting agar pelaku usaha semakin percaya diri melakukan ekspansi.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa likuiditas perbankan yang memadai harus terus disalurkan secara optimal menjadi pembiayaan bagi sektor riil. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan dorongan lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Friderica juga menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit saat ini berlangsung baik di kalangan bank-bank Himbara maupun perbankan swasta. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kesinambungan pembiayaan bagi dunia usaha sekaligus memperkuat peran sektor keuangan sebagai penggerak ekonomi.
Pembiayaan yang tersedia dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk kebutuhan produktif, seperti pembelian peralatan, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan produk, digitalisasi, perluasan pemasaran, hingga penambahan tenaga kerja. Jika dikelola dengan baik, pembiayaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menilai kondisi perbankan nasional masih terjaga dengan baik. Hal tersebut didukung oleh permodalan yang kuat, tingkat risiko kredit yang rendah, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Menurut Anggito, kondisi tersebut perlu dipertahankan dengan memperkuat disiplin pasar agar persaingan dalam penghimpunan dana berlangsung secara sehat dan tidak menyebabkan peningkatan biaya dana perbankan.
Kondisi perbankan yang sehat menjadi prasyarat agar fungsi intermediasi berjalan berkelanjutan. Stabilitas perbankan memberikan kepercayaan bagi masyarakat untuk menempatkan dana sekaligus memberikan ruang bagi lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif. Sinergi antara Bank Indonesia, OJK, LPS, perbankan, pemerintah, dan dunia usaha menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan likuiditas memberikan dampak maksimal. Kebijakan yang terarah perlu diikuti penyaluran kredit yang sehat, peningkatan permintaan pembiayaan, serta kemampuan pelaku usaha mengelola modal secara produktif.
Bagi UMKM, momentum tersebut dapat menjadi peluang untuk naik kelas. Akses pembiayaan yang lebih baik dapat digunakan untuk memperbesar kapasitas, memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk, dan menciptakan lapangan kerja baru. Pada saat yang sama, investasi yang tumbuh akan memberikan efek berganda melalui peningkatan aktivitas produksi dan ekonomi masyarakat.
Dengan likuiditas perbankan yang terjaga, kebijakan insentif yang semakin terarah, serta sinergi antar-otoritas yang semakin kuat, peluang memperbesar pembiayaan sektor produktif semakin terbuka. Jika dimanfaatkan secara optimal, UMKM dapat semakin berdaya saing, investasi berkembang, dan roda perekonomian nasional bergerak lebih kuat.
*) Penulis adalah Content Writer di Clash of Politics Strategy
