Oleh : Rahman Siregar )*
Pelaksanaan aksi penyampaian pendapat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang perlu disikapi secara dewasa. Di tengah kebebasan menyampaikan aspirasi, masyarakat juga perlu menolak segala bentuk provokasi dan tindakan anarkis yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta merusak suasana peringatan kemerdekaan.
Demonstrasi merupakan hak yang dijamin dalam negara demokrasi. Mahasiswa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan publik. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menghormati hak masyarakat lain, serta memastikan penyampaian pendapat dilakukan secara damai.
Karena itu, perbedaan pandangan yang muncul setelah aksi berlangsung tidak semestinya berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Provokasi, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, maupun ajakan melakukan tindakan kekerasan justru berpotensi mengaburkan substansi aspirasi yang hendak disampaikan. Kritik yang konstruktif akan lebih bermanfaat apabila disampaikan melalui argumentasi dan dialog, bukan melalui tindakan yang merugikan fasilitas umum maupun masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sebelumnya menekankan pentingnya menjaga keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas Jakarta selama momentum peringatan kemerdekaan. Menurutnya, kemerdekaan pada masa kini juga tercermin dari kemampuan seluruh elemen masyarakat menjaga ruang kehidupan bersama agar tetap aman, nyaman, dan tertib.
Pesan tersebut menjadi semakin relevan setelah berlangsungnya kegiatan penyampaian pendapat. Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI merupakan momentum nasional yang seharusnya dapat dinikmati seluruh masyarakat. Aktivitas demonstrasi tetap dapat berlangsung sebagai bagian dari demokrasi, tetapi tidak boleh berubah menjadi tindakan yang mengganggu keselamatan warga atau merusak fasilitas publik.
Penolakan terhadap aksi anarkis bukan berarti penolakan terhadap kritik. Justru, demokrasi yang sehat membutuhkan kritik yang berani sekaligus bertanggung jawab. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat, sementara kelompok yang menyampaikan pendapat juga perlu memastikan bahwa kritik tidak disusupi kepentingan yang mendorong kekerasan atau tindakan melanggar hukum.
Menteri HAM Natalius Pigai berpandangan bahwa pengaturan terhadap kegiatan penyampaian pendapat tidak berarti menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, apabila terdapat lokasi tertentu yang perlu diatur demi kepentingan umum, pemerintah dapat menyediakan ruang alternatif sehingga masyarakat tetap dapat menggunakan hak menyampaikan pendapat.
Pendekatan tersebut penting untuk mencegah munculnya gesekan di lapangan. Pengaturan lokasi dan mekanisme aksi dapat menjadi instrumen untuk mempertemukan kepentingan peserta demonstrasi dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan komunikasi yang baik, aspirasi tetap tersampaikan sementara keamanan dan ketertiban publik dapat dipertahankan.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga situasi tetap kondusif. Setiap informasi mengenai aksi maupun perkembangan situasi perlu diperiksa kebenarannya sebelum disebarluaskan. Masyarakat sebaiknya tidak mudah terprovokasi oleh konten yang sengaja membangun ketegangan, mengadu kelompok, atau mendorong tindakan kekerasan.
Di era digital, provokasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Potongan video, narasi tanpa konteks, dan informasi yang belum terverifikasi dapat memunculkan persepsi berbeda dari kondisi sebenarnya. Karena itu, literasi digital menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial setelah berlangsungnya aksi.
Selain menjaga ketertiban di ruang publik, seluruh pihak perlu memastikan bahwa aspirasi mahasiswa tetap memperoleh ruang dialog yang memadai. Pemerintah dapat menggunakan berbagai kanal komunikasi untuk mendengar masukan dari kelompok mahasiswa, sementara mahasiswa dapat menyampaikan evaluasi dan kritik berdasarkan data serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dialog semacam ini akan membantu mencegah perbedaan pandangan berkembang menjadi ketegangan berkepanjangan.
Semangat menjaga kemerdekaan juga perlu diwujudkan melalui penghormatan terhadap sesama warga negara. Kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh dipisahkan dari kewajiban menjaga keamanan dan menghormati hak orang lain. Dengan mengedepankan sikap saling menghargai, ruang demokrasi dapat tetap terbuka tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari.
Semangat kemerdekaan juga perlu diwujudkan melalui kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tindakan anarkis bukan solusi bagi persoalan bangsa. Penyampaian aspirasi akan lebih bermakna apabila dilakukan secara tertib, argumentatif, dan menghormati hukum.
Pemerintah, mahasiswa, aparat keamanan, dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga ruang publik tetap aman. Pemerintah perlu terus membuka kanal komunikasi dan memastikan hak menyampaikan pendapat terlindungi. Mahasiswa perlu menjaga aksi tetap damai, sedangkan masyarakat dapat membantu mencegah penyebaran provokasi.
HUT ke-81 Kemerdekaan RI sepatutnya menjadi momentum memperkuat persatuan, bukan membuka ruang bagi konflik. Perbedaan pendapat tidak perlu dihilangkan karena merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus dikelola secara dewasa. Menolak provokasi dan aksi anarkis merupakan tanggung jawab bersama agar kebebasan berpendapat tetap menjadi kekuatan demokrasi dan tidak berubah menjadi sumber keresahan bagi masyarakat.
Dengan menjaga aksi tetap damai, menolak kekerasan, serta mengedepankan dialog, masyarakat Indonesia dapat menunjukkan bahwa demokrasi dan ketertiban bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan bersama untuk menjaga kemerdekaan tetap bermakna bagi seluruh rakyat.
)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis
