Jakarta – Program cek kesehatan gratis yang digagas pemerintah Indonesia mendapat pengakuan luas dari kalangan pakar kesehatan internasional.
Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, menegaskan bahwa program tersebut sejalan dengan prinsip Universal Health Coverage (UHC) yang telah menjadi standar kesehatan global dan diperjuangkan oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia.
“Dalam UHC, setiap orang, di mana pun berada, harus memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa membebani keuangannya,” ujar Prof. Tjandra.
Ia menekankan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya menyentuh aspek pengobatan atau kuratif semata, melainkan juga mencakup promotif, preventif, dan rehabilitatif secara menyeluruh.
Prof. Tjandra secara khusus menyambut positif program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah, seraya mengingatkan pentingnya membangun mekanisme tindak lanjut yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Program cek kesehatan gratis ini sangat baik, tetapi harus ada tindak lanjut. Jika ditemukan gangguan kesehatan, harus ada mekanisme pemeriksaan lanjutan. Jika hasilnya baik, masyarakat tetap perlu mendapat konsultasi agar bisa mempertahankan kondisi kesehatannya hingga pemeriksaan berikutnya,” tegasnya.
Pakar yang pernah memperkenalkan konsep CERDIK kepada masyarakat Indonesia itu menjelaskan bahwa akronim tersebut merupakan panduan hidup sehat yang komprehensif: Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok dan polusi udara, Rajin aktivitas fisik dan olahraga, Diet bergizi dan seimbang, Istirahat yang cukup, serta Kelola stres dengan baik.
Konsep ini, menurutnya, sangat relevan untuk mendukung semangat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang terus didorong pemerintah hingga saat ini.
Prof. Tjandra juga menegaskan bahwa menjaga orang yang sehat agar tetap sehat sama pentingnya dengan mengobati orang yang sakit.
Ia mencontohkan praktik baik di Sri Lanka, di mana fasilitas kesehatan masyarakat difokuskan pada sanitasi, gizi, dan pencegahan penyakit sebagai tulang punggung sistem kesehatan nasional.
“Tugas puskesmas bukan hanya mengobati orang sakit, tetapi juga mencegah masyarakat agar tidak jatuh sakit,” katanya.
Terkait pemerataan akses layanan, Prof. Tjandra menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor yang kuat.
Infrastruktur seperti jalan, transportasi, air bersih, dan sanitasi tidak bisa hanya diserahkan kepada dinas kesehatan semata.
“Fasilitas kesehatan di daerah terpencil harus dipikirkan secara menyeluruh, bukan hanya soal gedung, tetapi juga sumber daya manusia, kualitas layanan, infrastruktur pendukung, dan keberlanjutan programnya,” ujarnya.
Dalam kerangka desentralisasi, ia menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah harus berjalan beriringan dan saling menguatkan.
Dengan fondasi kebijakan yang kuat dan dukungan masyarakat yang terus tumbuh, program cek kesehatan gratis diharapkan menjadi tonggak transformasi kesehatan nasional menuju Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing di kancah global.
